Daftar Isi1 Pengertian Perjanjian Prof Kusumaatmadja Konferensi Wina tahun Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional2 Fungsi Perjanjian Internasional3 Manfaat Perjanjian Internasional4 Macam-macam Perjanjian Internasional5 Asas-asas Perjanjian Internasional6 Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Perundingan negotiation Penandatanganan signature Pengesahan ratifi cation7 Pemberlaku Perjanjian Berlakunya Perjanjian Berakhirnya Perjanjian Pembatalan Perjanjian Internasional8 Penggolongan Perjanjian Berdasarkan Berdasarkan Proses/Tahapan Berdasarkan Berdasarkan Pihak-pihak yang Berdasarkan Fungsinya9 Istilah-istilah Dalam Perjanjian Internasional Perjanjian Internasional adalah suatu perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Suatu perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak tujuannya untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara 2 negara yang bersangkutan. Seperti halnya dalam memberikan pengertian hukum, politik maupun ilmu-ilmu social lainnya, maka perjanjian internasionalpun sangat beragam. Berikut ini adalah beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Prof Kusumaatmadja Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang men imbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Konferensi Wina tahun 1969 Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus,yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan. Fungsi Perjanjian Internasional Perjanjian internasional dipakai untuk memperoleh pengakuan secara umum dari anggota masyarakat dari berbagai belahan dunia. Bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Perjanjian Internasional juga dapat digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan pengembangan kerja sama internasional secara damai. Mempermudah untuk terjadinya kemungkinan transaksi serta komunikasi antarnegara. Manfaat Perjanjian Internasional Negara-negara akan memiliki tujuan sama, dengan penerapan pola atau sistem yang mulai disesuaikan. Diharapkan dengan semakin banyaknya kerjasama internasional, maka perselisihan bisa diminimalisir, Penyimpangan yang melanggar kesepakatan antar negara bisa segera dikoreksi, dan tindakan lebih lanjut bisa dilakukan secara cepat dan responsif. Pembentukan koalisi keamanan untuk kedamaian dan ketertiban dunia, demi terciptanya kondusifitas di seluruh penjuru dunia. Saling membantu di dalam masalah krisis ekonomi, sehingga membangkitkan simpati antar negara untuk menanggapi serta membantu masalah ekonomi di negara lain. Macam-macam Perjanjian Internasional Menurut subjeknya Perjanjian internasional dibedakan menjadi 2, yakni perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah sebuah bentuk perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh 2 negara. Perjanjian multilateral adalah sebuah bentuk perjanjian yang diadakan oleh lebih dari 2 negara. Menurut fungsinya Perjanjian internasional dikelompokkan menjadi 2, yakni perjanjian yang membentuk hukum dan perjanjian yang bersifat khusus. Perjanjian yang membentuk hukum law making treaties adalah sebuah perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Perjanjian yang bersifat khusus treaty contract adalah sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja. Menurut prosesnya, terdapat 2 macam perjanjian internasional, yakni perjanjian yang bersifat penting dan perjanjian yang bersifat sederhana. Perjanjian yang bersifat penting adalah perjanjian yang dibuat lewat proses perundingan, penandatanganan, dan ratifi kasi. Perjanjian yang bersifat sederhana adalah perjanjian yang dibuat lewat 2 tahapan, yakni perundingan dan penandatanganan. Asas-asas Perjanjian Internasional Pacta Sunt Servanda,maksudnya setiap perjanjian yang telah dibuat mesti ditaati. Egality Rights,maksudnya pihak yang saling mengadakan hubungan memiliki kedudukan yang sama. Reciprositas,maksudnya tindakan sebuah negara pada negara lain bisa dibalas setimpal. Bonafides,maksudnya perjanjian yang dilakukan harus didasari dengan iktikad baik. Courtesy,maksudnya asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara. Rebus sic Stantibus, maksudnya bisa dipakai pada perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional Perundingan negotiation Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tertentu yang bersangkutan, di mana sebelumnya belum pernah dibuat perjanjian. Oleh karena itu, diadakan penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Dalam melakukan negosiasi, sebuah negara bisa diwakili oleh pejabat yang bisa menunjukkan surat kuasa penuh full powers. Selain mereka, juga bisa dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau duta besar. Penandatanganan signature Penandatanganan naskah perjanjian dilakukan oleh para menteri luar negeri ataupun kepala pemerintahan. Untuk penandatanganan teks perundingan yang sifatnya multilateral dianggap sah ika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Tetapi demikian, perjanjian belum bisa diberlakukan masing-masing negara sebelum diratifi kasi. Pengesahan ratifi cation Ratifi kasi adalah sebuah cara yang telah melembaga dalam kegiatan perjanjian internasional. Sebuah negara mengikatkan diri pada sebuah perjanjian dengan syarat jika telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Dengan dilakukannya ratifi kasi pada perjanjian internasional, secara resmi perjanjian internasional bisa berlalu dan berkekuatan hukum. Pemberlaku Perjanjian Internasional Berlakunya Perjanjian Internasional Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa ini . Mulai berlaku sejak tanggal ditentukannya atau menurut yang disetujui oleh negara perunding. Bila tidak ada persetujuan atau ketentuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikiat dan dinyatakan oleh semua negara perunding. Berakhirnya Perjanjian Internasioanl Prof. Dr. Mochtar Kusumaatramadja, dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional mengatakan bahawa suatau perjanjian berakhir karena hal-hal berikut. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional tersebut Masa berlaku perjanjian internasional tersebut telah habis. Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. Pembatalan Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1969 , karena berbagai alasan, suatu perjanjian internasional dapat batal, antara lain sebagai brikut. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasionalnya. Adanya unsur Kesalahan error pada saat perjanjian itu di buat. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasioonal umum. Penggolongan Perjanjian Internasional Perjanjian internasional sebagai sumber formal hukum internasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Berdasarkan Isinya Segi politis, seperti pakta pertahanan dan pakta perdamaian. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Segi hukum Segi batas wilayah Segi kesehatan. Contoh NATO, ANZUS, dan SEATO CGI, IMF, dan IBRD Berdasarkan Proses/Tahapan Pembuatannya Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Contoh Status kewarganegaraan Indonesia-RRC, ekstradisi. Laut teritorial, batas alam daratan. Masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS. Berdasarkan Subjeknya Perjanjian antarnegara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. Perjanjian internasional antara negara dan subjek hukum internasional lainnya. Perjanjian antarsesama subjek hukum internasional selain negara, yaitu organisasi internasional organisasi internasional lainnya. Contoh Perjanjian antar organisasi internasional Tahta suci Vatikan dengan organisasi MEE. Kerjasama ASEAN dan MEE. Berdasarkan Pihak-pihak yang Terlibat. Perjanjian bilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak. Bersifat khusus treaty contact karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Perjanjian ini bersifat tertutup, yaitu menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk turut dalam perjanjian tersebut. Perjanjian Multilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak, tidak hanya mengatur kepentingan pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi juga mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka yaitu memberi kesempatan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian ini sering disebut law making treaties. Contoh Perjanjian antara Indonesia dengan Filipina tentang pemberantasan dan penyelundupan dan bajak laut, perjanjian Indonesia dengan RRC pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampaksiring, Bali. Konvensi hukum laut tahun 1958 tentang Laut teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Esklusif, dan Landas Benua, konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Konvensi hukum laut tahun 1958, Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. Berdasarkan Fungsinya Law Making Treaties / perjanjian yang membentuk hukum, adalah suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan bersifat multilateral. Treaty contract / perjanjian yang bersifat khusus, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang hanya mengikat bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja perjanjian bilateral. Contoh Perjanjian Indonesia dan RRC tentang dwikewarganegaraan, akibat-akibat yang timbul dalam perjanjian tersebut hanya mengikat dua negara saja yaitu Indonesia dan RRC. Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi hukum internasional positif, karena lebih menjamin kepastian hukum. Di dalam perjanjian internasional diatur juga hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum internasional antarnegara. Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting karena ada beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum, sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis. Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama diantara para subjek hukum internasional. Istilah-istilah Dalam Perjanjian Internasional Traktat treaty, adalah perjanjian yang paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini menitikberatkan pada bidang politik dan bidang ekonomi. Konvensi convention, adalah persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berkaitan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi high policy. Deklarasi declaration,adalah perjanjian internasional yang berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. 4. Convenant, adalah anggaran dasar Liga Bangsa-Bangsa LBB. Charter, adalah suatu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Pakta pact, adalah suatu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus Pakta Warsawa. Protokol protocol, adalah suatu dokumen pelengkap instrumen perjanjian internasional, yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu. 8. Persetujuan Agreement, adalah perjanjian yang bersifat teknis dan administratif. Sifat agreement tidak seresmi traktat atau konvensi, sehingga diratifikasi. Perikatan arrangement adalah suatu istilah yang dipakai untuk masalah transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Sifat perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi. Modus vivendi, adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi. Proses verbal, adalah suatu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik atau catatan-catatan pemufakatan yang tidak diratifikasi. Ketentuan penutup final Act, adalah suatu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konvensi. Ketentuan umum general act, adalah traktat yang bisa bersifat resmi maupun tidak resmi. demikianlah artikel dari mengenai Asas Perjanjian Internasional Pengertian, Fungsi, Manfaat, Macam, Tahapan, Pemberlakuan, Penggolongan dan Istilahnya, Tahap dan Asasnya. semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.
PenggolonganPerjanjian Internasional yang sering digunakan sekarang adalah perjanjian bilateral dan multilateral. 2. Dilihat dan fungsinya : Law making treaty (traite lois), yaitu perjanjian yang menghasilkan ketentuan kaidah hukum yang berlaku umum dan terbuka bagi pihak ketiga (negara yang tidak ikut dalam perjanjian)
0% found this document useful 0 votes1K views3 pagesOriginal TitlePENGGOLONGAN PERJANJIAN INTERNASIONALCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes1K views3 pagesPenggolongan Perjanjian InternasionalOriginal TitlePENGGOLONGAN PERJANJIAN INTERNASIONALJump to Page You are on page 1of 3Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
untukpertanyaan itu: Penggolongan perjanjian internasional menurut fungsinya - studylotid.com
Daftar Lengkap Isi Artikel Perjanjian InternasionalPENGERTIAN PERJANJIAN INTERNASIONALPERJANJIAN INTERNASIONALFUNGSI PERJANJIAN INTERNASIONALProsedur normal klasikPenjajakanASAS PERJANJIAN INTERNASIONALResecent PostsSebarkan iniPosting terkait PENGERTIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL perjanjian internasional menurut fungsinya – Para ahli memberikan uraian yang beragam tentang definisi perjanjian internasional, berikut penjabarannya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk menghasilkan hukum tertentu atas dasar perjanjian yang disepakati pihak-pihak terlibat. Dalam definisi tersebut, subjek-subjek hukum internasional yang mengadakan perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, termasuk pula lembaga-lembaga internasional dan negara-negara. Menurut G. Schwarzenberger Perjanjian internasional merupakan persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini berupa lembaga-lembaga internasional dan juga negara-negara. Menurut Oppenheim Perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan antarnegara, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Michel Virally Sebuah perjanjian merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Menurut B. Sen Unsur-unsur pokok dari perjanjian internasional adalah a perjanjian adalah sebuah kesepakatan; b kesepakatan tersebut terjadi antarnegara termasuk organisasi internasional; dan c setiap kesepakatan memiliki tujuan menciptakan hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlaku di dalam suasana hukum nasional. Dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Nasionalmerupakan kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum internasional lembaga internasional, negara, yang menurut hukum internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kesepakatan. PERJANJIAN INTERNASIONAL Perjanjian internasional sering pula disebutkan dengan istilah-istilah tertentu. Istilah-istilah yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Traktat treaty Traktat merupakan suatu perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai kepentingan hukum yang sama. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat dan mutlak serta harus diratifikasi disahkan. Istilah traktat umumnya digunakan pada perjanjian internasional yang bersifat politis. Contohnya adalah Treaty Contract mengenai penyelesaian masalah dwi kewarganegaraan tahun 1955 antara Indonesia dengan RRC. Agreement Agreement merupakan suatu perjanjian antara dua negara atau lebih, yang mempunyai dampak hukum seperti pada traktat. Agreementlebih bersifat eksekutif, non politis, dan tidak secara mutlak harus diratifikasi sehingga tidak perlu diundangkan dan disahkan oleh kepala negara. Walaupun terdapat juga agreement yang dilakukan oleh kepala negara, tetapi penandatanganan dilakukan oleh wakil-wakil departemen dan tidak perlu ratifikasi. Contohnya adalah aggrement tentang ekspor impor komoditas tertentu. Konvensi Konvensi merupakan suatu perjanjian persetujuan yang umum digunakan pada perjanjian multilateral. Ketentuan-ketentuan di dalamnya berlaku untuk masyarakat internasional secara keseluruhan. Contohnya adalah Hukum laut Internasional tahun 1982 di Montego-Jamaica. Protokol Protokol merupakan suatu perjanjian persetujuan yang kurang resmi dibandingkan dengan traktat dan konvensi. Protokol hanya mengatur tentang masalah-masalah tambahan, seperti persyaratan perjanjian tertentu. Umumnya protokol tidak dilaksanakan oleh kepala negara. Contohnya adalah Protokol Den Haag tahun 1930 tentang perselisihan penafsiran undang-undang nasionalitas mengenai wilayah perwalian, dan lain-lain. Piagam statuta Piagam statuta merupakan himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai pesetujuan internasional, baik mengenai lapangan-lapangan kerja internasional ataupun tentang anggaran dasar suatu lembaga. Contoh piagam adalah Statuta of The International Court of Justice tahun 1945. Piagam terkadang juga digunakan sebagai alat tambahan/lampiran pada konvensi. Contoh piagam untuk konvensi adalah Piagam Kebebasan Transit yang dilengkapi untuk Convention of Barcelona tahun 1921. Charter Charter merupakan piagam yang digunakan untuk membentuk badan tertentu. Contohnya adalah The Charter of The United Nation tahun 1945 dan Atlantic Charter tahun 1941. Deklarasi declaration Deklarasi merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelas atau menyatakan adanya hukum yang berlaku atau untuk menciptakan hukum baru. Contohnya adalah Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Covenant Covenant merupakan istilah yang digunakan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 yang bertujuan untuk menjamin terciptanya perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama internasional, dan mencegah terjadinya peperangan. Ketentuan penutup final act Ketentuan penutup merupakan suatu dokumen yang mencatat ringkasan hasil konferensi. Pada ketentuan penutup ini disebutkan negara-negara peserta dan nama-nama utusan yang turut berunding tentang hal-hal yang disetujui dalam konferensi. Modus vivendi Modus vivendi merupakan suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan ketentuan yang pasti. Modus vivendi juga tidak mensyaratkan ratifikasi. Umumnya modus vivendi digunakan untuk menandai adanya perjanjian yang baru dirintis. FUNGSI PERJANJIAN INTERNASIONAL Perjanjian internasional memiliki sejumlah fungsi. Diantara sejumlah fungsi-fungsi tersebut adalah berikut. Perjanjian internasional digunakan untuk mendapatkan pengakuan secara umum dari anggota masyarakat. Dapat menjadi sumber hukum intenasional. Dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan kerjasama internasional secara damai. Mempermudah peluang transaksi dan komunikasi antaranegara. TAHAP ATAU PROSES TERBENTUKNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL Setipa negara mempunyai kemampuan untuk membentuk penjanjian internasional karena negara merupakan subjek hukum internasional. Para ahli telah menguraikan tahap-tahap tersebut. Tahapan ini juga terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Menurut Pendapat Para Ahli Terdapat variasi pendapat oleh para ahli tentang tahap-tahap terbentuknya perjanjian internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja 1982, berdasarkan praktik di beberapa negara, pembentukan penjanjian internasional dibagi kepada dua cara, yaitu sebagai berikut. Perjanjian internasional dibentuk dari tiga tahap perundingan, penandatanganan, ratifikasi. Ada pula yang hanya melalui dua tahap perundingan dan penandatanganan. Cara pertama umumnya diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting sehingga perlu adanya persetujuan dari DPR. Cara kedua dipakai untuk perjanjian yang tidak terlalu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat, contohnya perjanjian perdagangan yang berjangka pendek. Pendapat lainnya adalah dari Pierre Fraymond 1984 yang mana menurutnya ada dua prosedur pembuatan penjanjian internasional, yaitu sebagai berikut. Prosedur normal klasik Prosedur ini mengharuskan persetujuan dari parlemen. tahapannya melalui perundingan negotiation, penandatanganan signature, persetujuan parlemen the approval of parliament, dan ratifikasi ratification. Prosedur yang disederhanakan simplified Prosedur yang dimaksudkan tidak mensyaratkan persetujuan parlemen dan rafitikasi. Prosedur tersebut biasanya timbul karena pengaturan hubungan internasional memerlukan penyelesaian yang cepat. Menurut Hukum Positif Indonesia Dalam UUD 1945 Pasal 11 ayat 1 tertulis bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain. Karena perjanjian menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pembuatan perjanjian internasional harus disertai persetujuan DPR. Aturan lainnya mengenai pembuatan perjanjian internasional terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2000. Di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pembuatan perjanjian internasional antara Pemerintah RI dengan negara lain dan organisasi internasional dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan dengan tujuan yang baik. Pemerintah RI juga berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pula bahwa pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui sejumlah tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Penjajakan Tahap penjajakan ini merupakan awal dari sebuah perjanjian internasional . Pada tahap penjajakan ini, sejumlah pihak berunding mengenai kemungkinan akan dibuatkan suatu perjanjian internasional. Perundingan negotiation Pada tahap perundingan, dilakukan pembahasan mengenai isi perjanjian dan masalah-masalah teknis yang kelak disepakati. Perundingan bertujuan untuk bertukar pandang mengenai masalah-masalah politik, penyelesaian pertikaian, dan hal-hal lain yang menjadi keprihatinan bersama. Dalam perjanjian bilateral, perundingan dilaksanakan oleh kedua negara. Sementara itu, dalam perjanjian multirateral, perundingan dilaksanakan melalui sebuah konferensi khusus atau melalui sidang organisasi internasional. Dalam melaksanakan perundingan, masing-masing negara mengutus wakil-wakil resmi yang kompeten dari negaranya. Pemilihan wakil ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Hukum internasional membuat ketentuan mengenai surat kuasa penuh full powers yang harus dimiliki oleh perwakilan negara dalam menghadiri perundingan perjanjian internasional. Perwakilan negara dipandang sah untuk bergabung apabila menunjukkan surat kuasa penuh ini. Namun, keharusan ini tidak berlaku bagi presiden atau menteri luar negeri. Mereka sudah dipandang sah mewakili negaranya karena jabatan yang disandang. Perumusan naskah perjanjian Pada tahap ini, rancangan perjanjian internasional dirumuskan. Penerimaan naskah perjanjian adoption of the text Penerimaan naskah perjanjian dilakukan untuk menyetujui garis-garis besar dari isi perjanjian, misalnya persetujuan tentang topik-topik atau bab-bab yang akan diatur dalam perjanjian. Penerimaan perjanjian menghasilkan kerangka perjanjian, akan tetapi belum menghasilkan isi yang rinci. Para peserta perundingan sudah saling ada keterikatan dan diperkenankan mengubah perjanjian yang telah ditetapkan. Penerimaan naskah perjanjian dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing negara. Penandatanganan signature Sesudah naskah perjanjian diterima, naskah tersebut ditandatangani. Penandatanganan menandakan legalisasi naskah perjanjian internasional yang telah disepakati. Namun, sifat perjanjian tersebut belum mengikat. Pengikatan diri negara peserta pada perjanjian baru terjadi sesudah dilakukan tahap pengesahan. Pengesahan naskah perjanjian authentication of the text Pengesahan merupakan perbuatan hukum yang bertujuan mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi ratification, aksesi accession, penerimaan acceptance, dan persetujuan approval. Ratifikasi merupakan pengesahan suatu perjanjian internasional oleh negara yang menandatangani perjanjian tersebut menurut konstitusi negara masing-masing. Melalui ratifikasi, suatu negara setuju untuk mengikatkan diri atau tunduk kepada isi perjanjian. Bagi suatu negara, ratifikasi diperlukan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah perjanjian internasional itu benar-benar diperlukan oleh negara, sebelum negara tersebut kelak terikat pada perjanjian yang telah dibuat. Bentuk pengesahan lainnya adalah aksesi. Aksesi tersebut berupa negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. Bentuk pengesahan ketiga adalah penerimaan dan persetujuan, yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara peserta perjanjian terhadap perjanjian internasional. Namun, ada pula perjanjian-perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan secara otomatis berlaku setelah tahap penandatanganan. Di Indonesia, pengesahan perjanjian internasional oleh dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden. Pengesahan akan dilakukan melalui undang-undang jika perjanjian internasional tersebut berhubungan dengan hal-hal berikut masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara kedaulatan negarakedaulatan negara hak asasi manusia dan lingkungan hidup pembentukan kaidah hukum baru pinjaman dan/atau hibah luar negeri Di luar hal-hal tersebut, pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui keputusan presiden. ASAS PERJANJIAN INTERNASIONAL Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh subjek hukum yang mengadakan perjanjian internasional. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Pacta Sunt Servanda; bermakna setiap perjanjian yang sudah dibuat harus ditaati. Egality Rights; bermakna pihak yang saling mengadakan hubungan memiliki kedudukan yang sama. Reciprositas; bermakna tindakan suatu negara terhadap negara lain bisa dibalas setimpal. Bonafides; bermakna perjanjian yang dilakukan harus berlandaskan iktikad baik. Courtesy; bermakna asas saling menghormati dan juga saling menjaga kehormatan negara. Rebus sic Stantibus; bermakna dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian tersebut. PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL Pada Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional akan dinyatakan batal ketika Adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional oleh salah satu negara peserta. Terdapat unsur kesalahan pada saat perjanjian tersebut dibuat. Terdapat unsur penipuan dari suatu negara peserta terhadap negara peserta yang lain pada saat pembentukan perjanjian. Adanya penyalahgunaan atau kecurangan corruption, baik melalui kelicikan maupun penyuapan. Terdapat unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut bisa dengan ancaman ataupun dengan penggunaan kekuatan. Bertentangan dengan aturan dasar hukum internasional. Mochtar Kusumatmadja menyebutkan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut Sudah tercapai tujuan perjanjian internasional. Masa berlaku perjanjian internasional telah habis. Salah satu dari pihak peserta perjanjian menghilang atau objek perjanjian punah. Terdapat persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian. Terdapat perjanjian baru di antara para peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. Syarat-syarat mengenai pengakhiran perjanjian yang sesuai dengan ketentuan perjanjian telah dipenuhi. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran tersebut diterima oleh pihak lain. Demikian ulasan dari Mengenai perjanjian internasional menurut fungsinya, Semoga Bermanfaat.. Refrensi Teknologi KLIKDISINI Resecent Posts Perjanjian Internasional Menurut Fungsinya Lengkap Observasi Adalah Pengertian Desentralisasi Prinsip Otonomi Daerah Teori Evolusi Menurut Para Ahli Lengkap Pengertian Aset Menurut Para Ahli Contoh Sikap Cinta Tanah Air Arti, Manfaat, Cara Menumbuhkan Tugas Dan Wewenang DPR Serta Dasar Hukumnya Pengertian Etnosentrisme Menurut Para Ahli Pengertian Sosial Menurut Para Ahli Dan Tahunnya Regional Adalah Bilateral Adalah Pembagian Kekuasaan Di Indonesia Contoh Soal Dan Penyelesaian Lensa Lengkap Soal Pecahan Kelas 5
Perjanjianinternnasional menurut fungsinya Perjanjian yang membentuk hukum (law making treatis), yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (bersifat multilateral). Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga.
2. Penggolongan Perjanjian Internasional Klasifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan atas Menurut Subjeknya a. Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. b. Perjanjian internasional antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti antara organisasi internasional Tahta Suci Vatican dengan organisasi Uni Eropa. c. Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain negara, seperti antara suatu organisasi internasional dan organisasi internasional lainnya. Contoh Kerjasama ASEAN dan Uni Eropa. Menurut Isinya a. Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian. Contoh Nato, ANZUS, dan SEATO. b. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contoh CGI, IMF, IBRD, dan sebagainya. c. Segi hukum, seperti status kewarganegaraan Indonesia – RRC, ekstradisi dan sebagainya. d. Segi batas wilayah, seperti laut teritorial, batas alam daratan, dan sebagainya. e. Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS, dan sebagainya. Menurut Proses/Tahapan Pembentukannya a. Perjanian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi b. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan biasanya digunakan kata persetujuan dan agreemaent. Menurut Fungsinya a. Perjanjian yang membentuk hukum law making treaties, yaitu suatu perjanian yang melakukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan bersifat multilateral. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contoh konfernsi Wina tahun 1958 tentang hubungan diplomatik. Konvensi Montego tentang Hukum laut internasional tahun1982, dan sebagainya. b. Perjanjian yang bersifat khusus treaty contract, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja perjanjian bilateral. Contoh Perjanjian antara RI dan RRC mengenai dwikewarganegaraan tahun 1955, perjanjian batas wilayah, pemberantasan penyeludupan-penyelundupan dan sebagainya. 3. Istilah-Istilah Lain Perjanjian Internasional Pemberian berbagai istilah perjanjian internasional traktat berdasarkan pada tingkat pentingnya suatu perjanjian internasional serta keharusan untuk mendapatkan suatu ratifikasi dari setiap kepala negara yang mengadakan perjanjian. Istilah lain dari perjanjian adalah berikut ini. No Nama Uraian Keterangan 1. Traktat Treaty Yaitu, perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang politik dan bidang ekonomi. 2. Konvensi Convention Yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi high policy. Persetujuan ini harus dile-galisasi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh plaenipotentiones. 3. Protokol Protocol Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-klausal tertentu. 4. Persetujuan Agreement Yaitu prjanjian yang berifat teknis atau admistratif Agrement tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi. 5. Perikatan Arrangement Yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sememtara. Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi. 6. Proses Verbal Yaitu catatab-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik, atau catatan-catatan suatu permufakatan. Proses verbal tidak diratifi-kasi. 7. Piagam Statute Yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan interna-sional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internaional. Piagam itu dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi seperti piagam kebebasan transit. 8. Deklarasi Declaration Yaitu perjanjian internasional yang berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi. Deklarasi sebagai persetu-juan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting. 9. Modus Vivendi Yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi. 10. Pertukaran Nota Yaitu metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral. Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka. 11. Ketentuan Penutup Final Act Yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi. 12. Ketentuan Umum General Act, Yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Misalnya, LBB Liga Bangsa-Bangsa mengguna-kan ketentuan umum mengenai arbitrasi untuk menyelesaikan secara damai pertikaian internasional tahun 1928. 13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Misalnya, Atlantic Charter. 14. Pakta Pact Yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus Pakta Warsawa. Pakta membutuhkan ratifi-kasi. 15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB Liga Bangsa-Bangsa. Perjanjian Internasional Perjanjian internasional adalah perjanjian diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional lain, serta Tahta Suci dengan negara. Pengertian perjanjian internasional, diantaranya adalah sebagai berikut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untu mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Konvensi Wina 1986, Perjanjian internasional sebagai persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditanda tangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional, antarorganisasi internasional. UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentukdan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Oppenheimer-Lauterpact, Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan. Dr. B. Schwarzenberger, Perjanjian internasional adalah persetujuan antara subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Adapun subjek hukum yang dimaksud adalah lembaga-lembaga internasional dan negara-negara. Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmaja, LLM, Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat tertentu. Kerjasama internasional secara hukum diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu negara-negara dalam melaksanakan hubungan atau kerjasamanya membuat perjanjian internasional. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan mempunyai tujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Perjanjian antarbangsa atau yang sering disebut sebagai perjanjian internasional merupakan persetujuan internasional yang diatur oleh hubungan internasional serta ditandatangani dalam bentuk tertulis. Contoh perjanjian internasional diantaranya adalah antarnegara atau lebih, antarorganisasi internasional atau lebih, dan antarorganisasi internasional. Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan suatu tujuan atau agreement. Bentuk perjanjian internasional yang dilakuka antarbangsa maupun antarorganisasi internasional ini tidak harus berbentuk tertulis. Dalam perjanjian internasional ini ada hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Dalam perjanjian internasional terdapat istilah subjek dan obyek. Yang dimaksud subjek perjanjian internasional adalah semua subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan obyek hukum internasional adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional, terutama kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. B. Macam-Macam Perjanjian Internasional Perjanjian internasional sebagai sumber formal hukum internasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Berdasarkan Isinya Segi politis, seperti pakta pertahanan dan pakta perdamaian. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Segi hukum Segi batas wilayah Segi kesehatan. Contoh NATO, ANZUS, dan SEATO CGI, IMF, dan IBRD 2. Berdasarkan Proses/Tahapan Pembuatannya Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Contoh Status kewarganegaraan Indonesia-RRC, ekstradisi. Laut teritorial, batas alam daratan. Masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS. 3. Berdasarkan Subjeknya Perjanjian antarnegara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. Perjanjian internasional antara negara dan subjek hukum internasional lainnya. Perjanjian antarsesama subjek hukum internasional selain negara, yaitu organisasi internasional organisasi internasional lainnya. Contoh Perjanjian antar organisasi internasional Tahta suci Vatikan dengan organisasi MEE. Kerjasama ASEAN dan MEE. 4. Berdasarkan Pihak-pihak yang Terlibat. Perjanjian bilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak. Bersifat khusus treaty contact karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Perjanjian ini bersifat tertutup, yaitu menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk turut dalam perjanjian tersebut. Perjanjian Multilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak, tidak hanya mengatur kepentingan pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi juga mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka yaitu memberi kesempatan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian ini sering disebut law making treaties. Contoh Perjanjian antara Indonesia dengan Filipina tentang pemberantasan dan penyelundupan dan bajak laut, perjanjian Indonesia dengan RRC pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampaksiring, Bali. Konvensi hukum laut tahun 1958 tentang Laut teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Esklusif, dan Landas Benua, konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Konvensi hukum laut tahun 1958, Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. 5. Berdasarkan Fungsinya Law Making Treaties / perjanjian yang membentuk hukum, adalah suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan bersifat multilateral. Treaty contract / perjanjian yang bersifat khusus, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang hanya mengikat bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja perjanjian bilateral. Contoh Perjanjian Indonesia dan RRC tentang dwikewarganegaraan, akibat-akibat yang timbul dalam perjanjian tersebut hanya mengikat dua negara saja yaitu Indonesia dan RRC. Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi hukum internasional positif, karena lebih menjamin kepastian hukum. Di dalam perjanjian internasional diatur juga hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum internasional antarnegara. Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting karena ada beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut 1. Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum, sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis. 2. Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama diantara para subjek hukum internasional.
Ilustrasiperdamain. ©2012 Merdeka.com. PENDIDIKAN | 12 Juni 2016 08:00 Reporter : Dewi Ratna . Perjanjian Internasional adalah persetujuan internasional yang diatur dengan hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis, baik satu negara atau lebih ataupun antarorganisasi bertingkat internasional. Sebagai sebuah negara, Indonesia juga pastinya punya sebuah
Pengertian, Fungsi, Istilah, Penggolongan, Jenis dan Tahapan Perjanjian Internasional Terlengkap – Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara ataupun organisasi internasional. Prof Kusumaatmadja Menurut Prof Kusumaatmadja, Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Oppenheimer-Lauterpacht Menurut Oppenheimer-Lauterpacht, Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. G. Schwarzenberger Menurut G. Schwarzenberger, Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Konferensi Wina 1969 Menurut Konferensi Wina, Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional Menurut Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara yang bersangkutan. Oppenheim Menurut Oppenheim, Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Michel Virally Menurut Michel Virally, Sebuah perjanjian merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. UU Tahun 2004 Menurut UU tahun 2004, Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Adapun fungsi perjanjian internasional yaitu Untuk mendapatkan pengakuan secara umum dari anggota masyarakat. Dapat menjadi sumber hukum intenasional. Dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan kerjasama internasional secara damai. Mempermudah peluang transaksi dan komunikasi antaranegara. Istilah Dalam Perjanjian Internasional Berikut ini istilah-istiulah yang umum digunakan dalam perjanjian internasional, diantaranya yaitu Traktat treaty Traktat adalah suatu perjanjian yang dilakukan dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai kepentingan hukum yang sama. Istilah traktat ini umumnya digunakan dalam perjanjian internasional yang bersifat politis dengan tiap pihak yang bersangkutan memiliki hak dan kewajiban yang mengikat dan mutlak serta harus diratifikasi atau disahkan. Agreement Agreement adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang memiliki dampak hukum seperti traktat. Agreement bersifat lebih bersifat eksekutif, non politis, dan tidak secara mutlak harus diratifikasi sehingga tidak perlu diundangkan dan disahkan kepala negara. Meskipun agreement dilakukan oleh kepala negara, namun penandatanganannya ada juga yang dilakukan oleh wakil departemen dan tidak perlu ratifikasi. Konvensi Konvensi adalah perjanjian persetujuan yang umum digunakan pada perjanjian multilateral. Dimana ketentuan yang di dalamnya berlaku untuk masyarakat internasional secara keseluruhan. Protokol Protokol adalah perjanjian persetujuan yang kurang resmi dibandingkan dengan traktat dan konvensi. Protokol hanya mengatur tentang masalah tambahan, seperti persyaratan perjanjian tertentu dan umumnya protokol tidak dilaksanakan oleh kepala negara. Piagam statuta Piagam statuta adalah himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai pesetujuan internasional, baik tentang lapangan kerja internasional maupun anggaran dasar suatu lembaga. Terkadang piagam juga digunakan sebagai alat tambahan/lampiran pada konvensi. Charter Charter adalah piagam yang digunakan untuk membentuk badan tertentu. Deklarasi declaration Deklarasi adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelas atau menyatakan adanya hukum yang berlaku atau untuk menciptakan hukum baru. Covenant Covenant adalah istilah yang digunakan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 yang bertujuan menjamin terciptanya perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama internasional dan mencegah terjadinya peperangan. Ketentuan penutup final act Ketentuan penutup adalah suatu dokumen yang mencatat ringkasan hasil konferensi. Pada ketentuan penutup ini disebutkan negara peserta dan nama utusan yang ikut serta dalam perundingan mengenai hal yang disetujui dalam konferensi. Modus vivendi Modus vivendi adalah suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, hingga berhasil diwujudkan ketentuan yang pasti. Modus vivendi tidak mensyaratkan ratifikasi atau disahkan. Umumnya, modus vivendi ini digunakan untuk menandai adanya perjanjian yang baru dirintis. Penggolongan Perjanjian Internasional Adapun penggolongan atau klasifikasi perjanjian internasional, diantaranya yaitu Berdasarkan Subjeknya Perjanjian yang disepakati banyak negara merupakan subjek hukum Internasional Perjanjian antar banyak negara dan subjek hukum internasional lainnya Perjanjian antar subjek hukum internasional selain negara, contohnya antar organisasi internasional Berdasarkan Isinya Perjanjian dari Segi Politis seperti pakta pertahanan dan kedamaian Perjanjian dari Segi Ekonomi seperti bantuan keamanan Perjanjian dari Segi Batas Wilayah seperti Laut teritorial Perjanjian dari Segi Hukum seperti status kewarganegaraan Perjanjian dari Segi Kesehatan, seperti penanggulangan wabah penyakit Berdasarkan Proses/Tahapan Pembentukannya Perjanjian yang bersifat penting, yaitu perjanjian yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Perjanjian yang bersifat sederhana, yaitu perjanjian yang dibuat melalui perundingan dan penandatanganan. Berdasarkan Fungsinya Perjanjian yang membentuk Hukum, yaitu perjanjian yang meletakkan ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara kesuluruhan yang bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga. Perjanjian yang bersifat khusus, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara yang mengadakan perjanjian saja. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional Secara umum, perjanjian internasional dikelompokan menjadi 2 jenis perjanjian internasional yaitu Perjanjian Bilateral Perjanjian Bilateral adalah kerjasama yang menyangkut kepentingan hubungan atar dua negara saja. Biasanya perjanjian hubungan ini bersifat tertutup, artinya tidak di sebarluaskan secara internasional. Contoh kerjasama bilateral Indonesia seperti perjanjian antara pemerintahan RI dengan RRC pada tahun 1955 tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan. Perjanjian Multilateral Perjanjian multilateral adalah kerjasama lebih dari dua negara, hubungan internasional seperti ini biasanya bersifat terbuka. Perjanjian ini bisa jadi tidak hanya mengatur kepentingan negara yang terlibat, tapi juga kepentingan negara lain yang bukan peserta perjanjian. Contoh kerjasama multilateral negara Indonesia adalah Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan Diplomatik. Tahapan Perjanjian Internasional Adapun tahap atau proses pembuatan atau pembentukan perjanjian internasional diantaranya yaitu a. Perundingan negotiation Perundingan atau negosiasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Dalam melakukan perundingan tiap negara bisa mengirimkan perwakilannya dengan menunjukkan surat kuasa penuh. Jika sudah ada kesepakatan bersama mengenai perjanjian ini maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. b. Penandatanganan Signature Setelah dilakukan perundingan akan ada proses penandatanganan. Biasanya proses ini dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multilateral maka hasil kesepakatan dianggap sah jika suara sudah mencapai 2/3 suara peserta yang hadir untuk memberikan suara. Walaupun begitu, perjanjian belum bisa diterapkan jika belum melalui tahap pengesahan ratifikasi oleh tiap negara. c. Pengesahan Ratification Setelah perundingan dan penandatanganan, selanjutnya dilakukan pengesahan atau ratifikasi agar perjanjian tersebut berlaku. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat jika telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Ratifikasi perjanjian internasional dikelompokkan menjadi 3, yaitu Pengesahan oleh Badan Eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh pemerintahan raja absolut atau otoriter. Pengesahan oleh Badan Legislatif. Namun, sistem ini jarang digunakan. Pengesahan Campuran oleh Badan Eksekutif dan Legislatif DPR dan Pemenrintahan. Sistem ini merupakan yang paling banyak digunakan karena badan eksekutif dan legislatif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Internasional Hal yang dapat menyebabkan pembatalan atau dibatalkannya suatu perjanjian internasinal diantaranya yaitu Terjadinya pelanggaran. Adanya kecurangan Ada pihak yang dirugikan. Adanya ancaman dari sebelah pihak Sedangkan suatu perjanjian internasional akan berakhir jika terjadi beberapa hal berikut Punahnya salah satu pihak. Masa perjanjian telah habis. Salah satu pihak ingin mengakhiri dan disetujui oleh pihak kedua. Adanya pihak yang dirugikan pihak yang lain. Tujuan perjanjian telah tercapai. Syarat pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian sudah dipenuhi. Demikian artikel yang diberikan tentang Pengertian, Fungsi, Istilah, Penggolongan, Jenis dan Tahapan Perjanjian Internasional Terlengkap semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan anda. Menurutsifat pelaksanaannya perjanjian internasional dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: Perjanjian yang menentukan "dispositive treaties" yaitu perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai sesuai isi perjanjian itu. Perjanjian yang dilaksanakan "executory treaties" yaitu perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekali Perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hubungan internasional serta ditandatangani dalam bentuk tertulis. Perjanjian internasional dapat melahirkan akibat-akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang terkait. Perjanjian internasional dapat melibatkan antar individu, kelompok, organisasi, atau negara. Perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Klasifikasi tersebut dapat berdasarkan sumber dan jumlah peserta, struktur, dan objek, cara berlakunya, serta instrumen perjanjian internasional. a. Menurut sumber dan jumlah peserta Menurut sumbernya, perjanjian internasional sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lain. 1 Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan suatu objek hukum internasional. 2 Perjanjian antara negara dengan subjek internasional lainnya, dan 3 Perjanjian antar subjek hukum internasional selain negara Perjanjian internasional menurut jumlah pihak yang mengadakan perjanjian, terdiri dari perjanjian bilateral dan multirateral. 1 Perjanjian bilateral, artinya perjanjian antara dua negara. 2 Perjanjian multirateral, artinya perjanjian yang melibatkan banyak negara. b. Menurut isinya Menurut isinya, perjanjian internasional dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain 1 Segi politis, seperti pakta pertahanan dan pakta perdamaian. Misalnya, NATO, ANZUS, dan SEATO. 2 Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan keuangan. Misalnya APEC, CGI, IMF, IBRD dan sebagainya. 3 Segi hukum, seperti status kewarganegaraan Indonesia-China 4 Segi batas teritorial, seperti laut teritorial, batas alam daratan, dan sebagainya. 5 Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit, dan sebagainya. c. Menurut sifat pelaksanaannya Menurut sifat pelaksanaannya, perjanjian internasional dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1 Perjanjian yang menentukan dispositive treaties, yaitu perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai sesuai isi perjanjian itu. 2 Perjanjian yang dilaksanakan executory treaties, yaitu perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekali, melainkan dilanjutkan secara terus menerus selama jangka waktu perjanjian berlaku. d. Menurut fungsinya Menurut fungsinya perjanjian internasional dibagi menjadi 2 macam. 1 Law making treaties perjanjian yang membentuk hukum, yaitu suatu perjanjian yang meletakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secaa keseluruhan multirateral. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contohnya, Konvensi Wina 1958 tentang hubungan diplomatik. 2 Treaty contract perjanjian yang bersifat khusus, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi negara yang mengadakan perjanjian saja perjanjian bilateral. Contohnya, perjanjian Dwi Kewarganegaraan Ri – China tahun 1995. e. Menurut proses pembentuknya Menurut proses pembentukannya, perjanjian internasional dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1 Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, serta Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan.Menurutfungsinya Perjanjian internasional dikelompokkan menjadi 2, yakni perjanjian yang membentuk hukum dan perjanjian yang bersifat khusus. Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) adalah sebuah perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.
Klasifikasi Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia-Sebagai warga negara Indonesia, apakah selama ini kalian tahu apakah konsekuensi dari setiap corak politik luar negeri yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia?. Perlu kita ketahui bahwa sejak zaman dahulu bangsa kita tidak pernah memihak dengan salah satu negara. Hanya saja, negara kita selalu aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Salah satu peristiwa yang dapat membuktikan hal tersebut adalah dilakukanya kerjasama internasional dengan berbagai negara. Untuk lebih menjaga perjanjian tersebut, biasanya akan diikat dengan perjanjian internasional. Kita seharusnya perlu berbangga diri karena sejak zaman dahulu negara kita tidak pernah mengenal penggolongan dalam melakukan perjanjian Internasional. Namun bukan berarti negara kita kita tidak mempertimbangkan berbagai hal didalamnya karena perjanjian tersebut dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal tertentu. Berikut adalah Klasifikasi Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia Perjanjian Internasional Berdasarkan SubjeknyaPerjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah PihakPerjanjian Internasional Berdasarkan IsiPerjanjian Internasional Berdasarkan Proses PembentukanyaPerjanjian Internasonal Berdasarkan Sifat PelaksanaanPerjanjian Internasional Berdasarkan Fungsinya Perjanjian Internasional Berdasarkan Subjeknya Berdasarkan penggolongan, bahwa perjanjian akan dilakukan oleh beberapa negara yang merupakan subjek hukum internasional. Adapun tahap dalam pembuatan perjanjian internasonal adalah melalui perundingan, penandatanganan, pengesahan dan diakhiri dengan pengumuman atau deklarasi. Baca juga 12 Istilah Umum Dalam Perjanjian Internasional Perjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah Pihak Bersadarkan jumlah pihak yang melakukan perjanjian, terbagi menjadi dua perjanjian yaitu perjanjian biilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian antara dua negara yang mengatur tentang kepentingan negara itu sendiri. selanjtnya adalah perjanjian multilateral yaitu perjanjian yang melibatkan banyak negara untuk mengatur kepentingan semua belah pihak. Perjanjian Internasional Berdasarkan Isi Menurut segi isinya, perjanjian ini terbagi menjadi beberapa segi, yaitu segi politis, ekonomis, huk, batas wilayah, dan kesehatan. Dari segi politis, akan membahas seperti fakta pertahanan dan perdamaian. Sedangkan dari segi ekonomi tentu perjanjian ini akan membahas tentang bantuan ekonomi dan keuangan lainya. Menurut isinya, perjanjian dari segi hukum bertugas untuk membahas status kewarganegaraan, ektradisi dan lain sebagainya dan segi batas wilayah berisi tentang batas laut teritorial, dan batas darata. Terakhir, segi kesehatan berisi tentang masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit, dan masalah kesehatan lainya. Perjanjian Internasional Berdasarkan Proses Pembentukanya Perjanjian ini dibedakan bersdasarkan dua hal yaitu, perjanjian bersifat penting yang dilakukan melalui proses perundingan, penandatanganan dan diakhiri dengan ratifikasi. Selanjutnya adalah perjanjian bersifat sederhana yang dibuat dengan dua tahap yaitu perundingan dan penandatanganan. Perjanjian Internasonal Berdasarkan Sifat Pelaksanaan Berdasarkan sifat pelaksanaan, yang pertama adalah perjanjian yang menentukan dispositive treaties. Dalam perjanjian ini, maksud dan tujuan dianggap sudah tercapai sesuai dengan isi perjanjian itu sendiri. Yang kedua adalah perjanjian yang dilaksanakan executory treaties dimana pelaksanaanya tidak hanya dilakukan satu kali namun dilanjutkan secara terus menerus dakam jangka waktu perjanjuan yang berlaku. Baca juga Pengertian Perwakilan Diplomatik di Indonesia, Tugas, Fungsi, Tujuan, Tahapan Perjanjian Internasional Berdasarkan Fungsinya Yang pertama adalah perjanjian yang membentuk hukum, yaitu perjanjian yang meletakkan beberapa ketentuan hukum bagi masyarakat internasonal yang bersifat keseluruhan. Perjanjian ini memiliki sifat terbuka bagi pihak ketiga. Yang kedua adalah perjanjian bersifat khusus, yaitu perjanjian yang hanya berdampak pada hukum dan lihak yang melakukan bilateral. Dalam perjalananya, perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia selalu berlandaskan dengan pancasila dan UUD 1945, serta kebijakan politik luar negeri yang maish aktif dan berkepntingan nasional. Jika ditemukan perjanjian yang bertentangan dengan ketiga hal tersebut, maka perjanjian akan dibatalkan. Negara kita telah melakukan perjanjian Internasional dengan negara lain baik berupa perjanjian bilateral maupun multirateral. Dalam sejarahnya, Klasifikasi Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia sudah melakukan perjanjian dengan berbagai bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam pergaulan internasional. Perjanjian ini juga semakin menegaskan keberadaan suatu negara atau organsasi internasiona dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara melalui pembangunan yang sednag dilakukan. Originally posted 2018-07-07 113840.irYwu.
penggolongan perjanjian internasional menurut fungsinya
